Terima Surat PSSI, Kemenkum Blokir Sementara Akses Kepengurusan Federasi Futsal Indonesia

Kemenkum mengambil langkah tegas dalam menyikapi polemik internal kepengurusan FFI, yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkum resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi belum terselesaikan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta Kemenkum memblokir akses administrasi badan hukum FFI.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengatakan pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti permohonan PSSI sesuai kewenangan yang dimiliki. “Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal,” ujar Andi di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Andi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti menghentikan seluruh aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal di Indonesia. Pemblokiran hanya berlaku terhadap akses administrasi badan hukum FFI dalam sistem Kemenkum.

“Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI,” jelasnya. Menurut Andi, langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui berdasarkan mekanisme organisasi di bawah PSSI.

Kemenkum memastikan pemblokiran akses SABH tersebut hanya bersifat sementara. Proses administrasi badan hukum FFI dapat kembali ditindaklanjuti setelah Kongres Luar Biasa (KLB) digelar dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai susunan kepengurusan definitif.

“Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Andi.

Ia juga menegaskan Kemenkum tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Pihaknya tetap menghormati kewenangan PSSI beserta mekanisme organisasi dalam menyelesaikan polemik kepengurusan FFI.

“Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

“Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Andi.

Lebih lanjut, Andi berharap persoalan kepengurusan FFI bisa segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Hal ini bertujuan agar polemik yang terjadi tidak sampai mengganggu pembinaan dan pengembangan futsal nasional.

“Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, futsal merupakan cabang olahraga yang berada di bawah naungan dan regulasi FIFA. Di Indonesia, FFI merupakan asosiasi anggota PSSI sebagai federasi sepak bola nasional yang berafiliasi dengan FIFA.

Karena itu, setiap proses maupun perubahan kepengurusan FFI harus mengacu pada ketentuan Statuta PSSI. Dalam surat yang dikirimkan kepada Kemenkum, PSSI juga menginformasikan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI.

Penunjukan tersebut bertujuan memastikan roda organisasi tetap berjalan, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan KLB sebagai mekanisme penyelesaian persoalan internal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *