Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menjelaskan alasan pihaknya tidak melakukan pendekatan persuasif kepada Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028, Michael Sianipar. Polemik antara PSSI dan Michael Sianipar semakin memanas setelah federasi sepak bola Indonesia tersebut menetapkan jadwal Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 11 Desember 2026.
Yunus Nusi kembali menyinggung sikap PSSI yang mempersilakan Michael untuk melanjutkan pendidikan selama dua tahun di luar negeri, meskipun ia berstatus sebagai pemimpin organisasi. Michael saat ini sedang menempuh pendidikan pascasarjana (S2) pada program studi Master of Business Administration (MBA) di Stanford University, Amerika Serikat.
Yunus Nusi menggelar konferensi pers bersama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI, Vivin Cahyani, di GBK Arena, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/11/2026) sore WIB. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) DKI Jakarta, Andri Paranoan; manajer Black Steel FC Papua, Afdhal Umar; manajer Halus FC, Ikhsan Akbar; serta COO Kuda Laut Nusantara FC, Rendis Ramadhan.
“Ketika itu terinformasi bahwa ketua umum kita sedang menempuh pendidikan di luar negeri selama dua tahun. PSSI memang telah memberi kebebasan kepada Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia untuk melakukannya. Tentu PSSI tidak memiliki hak untuk melarangnya karena ini adalah hak pribadinya,” ujar Yunus Nusi.
Namun, Yunus Nusi menilai keberadaan Michael di luar negeri memicu keresahan di kalangan klub dan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Ia menyebut anggota Federasi Futsal Indonesia memprotes mengapa federasi ditinggalkan selama dua tahun dan hanya diberikan kepercayaan kepada wakil ketua umum atau Plt.
“Secara pribadi, seharusnya dilakukan pergantian kepemimpinan atau Ketua Umum apabila ia bersedia selama dua tahun di sana dan ikhlas memberikan jabatan kepada ketua umum berikutnya. Hal ini layaknya menyelenggarakan Kongres Luar Biasa karena adanya berhalangan tetap,” paparnya.
Konflik antara PSSI dan Michael bermula dari keputusan Michael memecat Budi Setiawan sebagai Sekjen FFI. PSSI merespons hal tersebut dengan mencopot Michael dari jabatan nomor satu organisasi futsal Indonesia dan menetapkan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI.
“Pada saat itu terjadi kisruh, ada KLB, dan ada pemecatan Sekretaris Jenderal yang mana hal tersebut diatur dalam Statuta PSSI harus atas persetujuan Ketua Umum PSSI,” ucap Vivin.
Vivin menambahkan bahwa berdasarkan Statuta terbaru pada kongres beberapa waktu lalu, semua asosiasi PSSI provinsi, asosiasi, maupun federasi di bawah naungan PSSI wajib mendapatkan izin Ketua Umum PSSI dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal.
Yunus Nusi menyayangkan sikap Michael yang dinilai tidak menjalin komunikasi dengan PSSI saat konflik internal mulai mencuat. Padahal, menurutnya, hubungan komunikasi sebelumnya berjalan baik, terutama saat PSSI memberikan dukungan besar terhadap program dan kebutuhan FFI sepanjang tahun 2025.
“Mengapa dalam keadaan kisruh seperti ini, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia tidak datang kepada saya, atau setidaknya kepada Ketua Umum PSSI untuk berkonsultasi? Harusnya Ketua Umum Federasi yang datang kepada saya untuk meminta klarifikasi,” tegas Yunus Nusi.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, PSSI memberikan dukungan besar, mulai dari anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga hingga dukungan dari PSSI sendiri. Dukungan tersebut membantu berbagai program sehingga prestasi yang didapatkan sangat bagus, dan saat itu Michael selalu berkomunikasi dengan baik.
“Tetapi ketika terjadi kisruh, Ketua Umum Federasi tidak pernah menelepon atau mengirim pesan kepada saya. Padahal sebelumnya komunikasi selalu berjalan. Kami pun bertanya-tanya, mengapa Ketua Umum Federasi justru melawan dengan melaporkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSSI kepada Komite Etik. Saya sangat terkejut hal itu dilakukan,” terangnya.
Pada Selasa (17/11/2026), Michael melaporkan Ketua PSSI, Erick Thohir, bersama Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI. Ia menduga adanya pelanggaran etik terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) yang melengserkannya sebagai Ketua FFI dan memilih Vivin sebagai Plt Ketua.
“Seharusnya saya yang segera melaporkan Ketua Umum ini ke Komite Etik karena beberapa hal. Misalnya, realisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres Mei 2026 belum mendapatkan persetujuan PSSI Pusat, termasuk pemecatan Sekretaris Jenderal tanpa persetujuan sesuai Statuta PSSI. Namun, saya tidak melakukannya karena hal itu tidak akan baik dan hanya akan menjadi kisruh yang tidak berujung,” kata Yunus Nusi.
“Tiba-tiba, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal justru dilaporkan ke Komite Etik mengenai hal ini. Apakah salah ketika dua pertiga lebih anggota Federasi Futsal Indonesia meminta KLB, adanya pemecatan Sekjen yang tidak sesuai statuta, dan federasi ditinggalkan selama dua tahun untuk pendidikan di luar negeri? Tentu kami tidak ingin berurusan dengan hal seperti itu karena hanya akan memperpanjang masalah,” lanjutnya.
“Maka PSSI mengambil keputusan untuk menunjuk Ibu Vivin sebagai Pelaksana Tugas Federasi Futsal Indonesia agar segera melakukan konsolidasi dan melaksanakan KLB,” pungkasnya.
