Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil langkah administratif menyusul persoalan internal kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI), yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia.
Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkum resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI. Langkah ini bertujuan untuk mencegah perubahan data kepengurusan hingga persoalan internal organisasi diselesaikan.
Tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.
Menanggapi pemberitaan mengenai pemblokiran akses SABH oleh pihak Kementerian Hukum, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, mengartikan bahwa Kemenkum masih mengakui kepengurusan yang ada saat ini.
“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, tapi jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024, dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” kata Michael.
Menurut Michael Victor Sianipar, jika proses penggantian ketua umum semudah itu, seharusnya Kemenkum langsung mengumumkan pergantian Ketua Umum sesuai surat Pimpinan PSSI tersebut. Penegasan Kemenkum mengenai pentingnya KLB menunjukkan adanya aturan yang tidak bisa ditabrak dan harus diikuti oleh semua pihak, termasuk Pimpinan PSSI.
“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambah Michael.
Mengacu pada Permenkumham 28/2016 khususnya Pasal 8, pemblokiran akses perkumpulan dapat dilakukan atas dua dasar. Dasar tersebut adalah adanya bukti pendaftaran gugatan dan sengketa, atau peran instansi pemerintah dan/atau penegak hukum yang meminta pemblokiran tersebut.
“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi,” ujar Michael.
“Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” jelas Michael.
Sebagai informasi tambahan, FFI telah mengirimkan surat laporan ke Komite Etik PSSI sebagai Badan Yudisial yang diatur dalam Statuta PSSI. Dalam laporan tersebut, FFI menyampaikan telah terjadi pelanggaran Statuta PSSI oleh Pimpinan PSSI melalui penerbitan SK ilegal.
SK tersebut digunakan untuk menetapkan Plt di FFI secara sepihak dan tanpa dasar. “Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, secara paralel kami juga menunggu tindak lanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,” kata Michael.
